MITRA NPM TV – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sophia Antou.SE mengusulkan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mitra Tahun 2026.
Hal ini di katakannya pada saat menghadiri Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, bertempat di Kantor Bapedda, Selasa (21/1/25).
“Saya mengusulkan kepihak eksekutif terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Agar bisa di masukan kedalam Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2026,” beber Antou.
Berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 13Januari 2025, Menurutnya Dari hasil yang diperoleh dalam pertemuan tersebut, ada beberapa aspek perlu dimasukan dalam ( RKPD ) 2026. Salah satunya terkait dengan JKN, karena ini menjadi temuan yang kami rasa sangat signifikan.
“Saya rasa hal ini harus dimasukan kedalam RKPD tahun 2026, karena ini salah satu temuan yang sangat signifikan dari perwakilan BPK RI yaitu terkait Tentang jaminan Kesehatan Nasional. Terutama disini soal aspek bangunan, prasarana, alat kesehatan (alkes), pemenuhan obat-obatan dan BMPHP, serta pengelolaan dan pembiayaan untuk JKN,” ungkap Antou.
Karena itu Antou membeberkan hal ini telah mendapat temuan BPK RI. Menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja pemerintah Daerah tahun 2026.
“Jadi kita harus betul-betul memperhatikan bangunan, obat-obatan,serta semua kebutuhan yang ada diRumah Sakit. Begitu juga dengan Puskesmas,” tutup Antou. (VDN)
Editor Tevri Romeo
