NPMTV — Ramai warga Sulawesi Utara (Sulut) jadi korban dugaan TPPO di Kamboja.
Dari data resmi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut, BP3MI dan Polsek Bandara Sam Ratulangi Manado menunjukkan, sejak 2021 hingga pertengahan 2025, ratusan warga Sulut menjadi korban TPPO dengan modus tawaran kerja bergaji tinggi lewat WhatsApp dan Telegram, namun berakhir di perusahaan ilegal di Kamboja dan Myanmar.
Fenomena ini banyak yang menganggap minimnya lapangan kerja di Sulawesi Utara. Ternyata masalah utamanya yakni banyak warga Sulawesi Utara (Sulut) tak diterima di perusahaan lokal, karena pelamar kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan
Hal ini diungkap oleh Hendi Musa Bagania, S.STP, M.Si, Plh. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut.
Ia menyebut, salah satu akar masalah banyak warga Sulut tak diterima di perusahaan lokal yang mereka inginkan karena kompetensi tenaga kerja yang tidak memadai.
Setiap perusahaan memiliki spesifikasi tersendiri, sementara banyak calon pekerja tidak melengkapi diri dengan keterampilan yang dibutuhkan.
“Pemerintah tidak bisa intervensi kebutuhan perusahaan. Kami hanya bisa menghimbau dan menfasilitasi. Motivasi kerja ada, tapi skill sering tidak sesuai,” kata Hendi.
Disnaker Sulut menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengirim tenaga kerja secara ilegal. Justru, pihaknya rutin melaksanakan job fair untuk membuka lapangan kerja resmi.
“Lewat job fair, masyarakat bisa langsung bertemu perusahaan. Tahun ini ada 71 perusahaan yang ikut serta dengan menyediakan sekitar 2.500 lowongan kerja. Itu jalur resmi yang kami fasilitasi,” ujar Hendi. (*)
